Dinas Pendidikan Wajib Sekolahkan Anak-anak Droup-Out Dalam Program Kejar Paket A

Bojonegoro, Waskat.id – Program pemerintah pusat tentang sekolah rakyat merupakan salah satu program bidang pendidikan yang dibahas di Musrenbangkab (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten) 25 Maret 2025.

Demikian Wakil Bupati Nurul Azizah memaparkan, bahwa hal ini juga terkait tentang pelaksanaan APBD yang mengakomodasi program-program yang sudah menjadi visi dan misi.

Wabup Nurul Azizah menegaskan hal itu kepada para ASN (Aparatur Sipil Negara) dari berbagai dinas dan institusi Pemkab dalam apel kegiatan rutin di halaman Pendopo Malowopati 24 Maret 2025.

Dalam program sekolah rakyat tersebut semua pendidikan dari SD sampai SMA gratis. Pelaksanaannya terstruktur, dibuat pengadaan gedung dalam tanah 5 hektar. Pelaksanaan pendidikan dari pagi sampai malam, seluruh warga Indonesia pun menikmati pendidikan.

’’Terhadap anak-anak drop out SD, SMP, SMA, dan anak-anak tidak sekolah, menjadi kewajiban dinas pendidikan untuk mencari mencari yang tidak sekolah ini,’’ perintah Wakil Bupati seraya menunjukkan teknisnya bahwa peserta didik kejar paket A maasuk pada malam hari.

Adapun perintah selanjutnya yakni guru-guru harus fokus untuk mengajar. Sedangkan untuk pengelolaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Pemkab menugaskan tenaga administratif dari Pemkab.

Perihal arahan pemerintah pusat tentang program kerja WFH (Work From Home, kerja dari rumah) di kisaran Hari Raya, menurut Nurul Azizah, Pemkab Bojonegoro belum melaksanakannya. Jadi kerja dari Senin sampai dengan Kamis, masuk tanggal 8 April. ’’Jadi libur 11 hari, selama itu perhatikan listrik dan air di tempat kerja,’’ tutur Nurul.

Diungkapnya listrik di tempat kerja jangan los, dapat berakibat konslet hingga menimbulkan kebakaran seperti di menara masjid Darussalam. ’’Bila ada kesalahan seperti pengalaman air los, akan diberi sanksi dengan SKP penurunan pangkat,’’ tegasnya.

Sedangkan mengenai Laporan Surat Perjalanan Dinas, kata Nurul Azizah, semua biaya perjalanan dinas berasal masyarakat, maka kembalikan hasilnya untuk masyarakat. Kita digaji negara dengan uang rakyat, maka kembalikan hasilnya untuk negara dan rakyat. “Kita ketahui sampai bawah masih banyak orang kekurangan,’’ ujarnya.

Nurul berharap agar pemanfaatan aplikasi WhatsApp benar-benar diterapkan dalam pemerintahannya. Misalnya, WhatsApp digunakan untuk sosialisasi hasil rapat. ***

Wartawan: Yonathan Rahardjo