BOJONEGORO, Waskat.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan langkah preventif menghadapi musim kemarau. Salah satunya melalui Pembinaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan Mitigasi Dampak Kekeringan. Kegiatan ini digelar di ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Rabu (6/5/2026).
Hadir dalam acara ini para Camat, Kepala Desa, 73 Pengurus HIPPAM dari 20 kecamatan, perwakilan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), serta tamu undangan terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menekankan akses terhadap air bersih merupakan prioritas utama pemerintah. Mengingat prediksi cuaca 2026 adanya fenomena El Nino, Bojonegoro bersiap menghadapi potensi kemarau panjang.
Nurul Azizah mengungkapkan, ada 73 desa berpotensi sebagai wilayah kekeringan yang menjadi prioritas. Pemetaan pembangunan HIPPAM diperlukan mulai dari jangka pendek, menengah dan panjang.
’’Masalah air adalah masalah vital. Musim kemarau diprediksi mulai masuk Mei, dan puncaknya diperkirakan terjadi secara ekstrem pada Agustus hingga September mendatang,’’ kata Nurul Azizah.
Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, terdapat 73 desa di 20 kecamatan yang masuk dalam peta rawan kekeringan. Oleh karena itu, Pemkab Bojonegoro mulai melakukan penyisiran mendalam untuk memetakan kebutuhan teknis serta jadwal operasional distribusi air di wilayah terdampak. Utamanya bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, Satito Hadi, menjelaskan, ketersediaan air bersih adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Ia menilai peran pengelola HIPPAM sangat krusial sebagai garda terdepan pemenuhan air bersih di tingkat desa.
’’Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan HIPPAM, terutama dalam manajemen mitigasi kekeringan. Dari 73 pengelola HIPPAM yang hadir hari ini, kami sisir satu per satu mulai kendala hingga kesiapannya agar masyarakat tidak kesulitan air saat kemarau nanti,’’ tegas Satito.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, desa dan pengelola HIPPAM, diharapkan dampak kekeringan tahun ini dapat diminimalisir secara efektif dan berkelanjutan. ***
Wartawan: Kang Zen/hmp