BOJONEGORO, Waskat.id – Upaya memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan serapan hasil pertanian lokal di Kabupaten Bojonegoro mulai digerakkan melalui Gerakan ASN Pelopor Pangan (Gaspol). Gerakan ini mendorong ASN, jajaran BUMD, dan masyarakat untuk aktif menggunakan sekaligus mempromosikan produk pangan yang dihasilkan petani Bojonegoro.
Gerakan ASN Pelopor Pangan ini ditandai dengan peluncuran beras lokal Rajekwesi yang diproduksi Perumda Pangan Mandiri Bojonegoro. Peluncuran beras lokal oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, ini menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem pangan daerah yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan, tetapi juga pada kualitas, harga, pasar, dan kesejahteraan petani.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam sambutannya menegaskan pentingnya membangun kemandirian daerah dengan memanfaatkan potensi pangan yang dimiliki Bojonegoro.
Dia menjelaskan, Bojonegoro merupakan salah satu daerah penghasil produk pertanian terbesar kedua di Jawa Timur. Namun, kondisi tersebut harus diikuti dengan kemampuan daerah untuk menyerap dan menggunakan produk pertanian sendiri.
’’Bojonegoro merupakan salah satu daerah penghasil produk pertanian terbesar kedua di Jawa Timur. Tetapi kita masih membeli produk dari luar daerah atau luar kota. Ini menjadi pertanyaan sekaligus pekerjaan rumah bagi kita,’’ ungkapnya.
Bupati menegaskan, persoalan pangan tidak cukup hanya diselesaikan melalui produksi. Sistem logistik, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran harus berjalan secara terintegrasi agar produk petani memiliki pasar yang jelas dan nilai tambah.
Ia juga menekankan pentingnya peran ASN dan masyarakat sebagai marketing produk lokal. Dengan jumlah ASN dan jajaran BUMD yang besar, gerakan tersebut dinilai memiliki potensi menjadi kekuatan promosi produk pangan daerah.
’’Marketingnya sudah banyak, instrumennya sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita menjaga kualitas dan harga produk agar tetap kompetitif,’’ tegasnya.
Bupati Setyo Wahono mengajak seluruh jajaran untuk memulai gerakan tersebut dari hal sederhana, yakni mencoba dan membeli produk beras lokal. Untuk tahap awal, ia berharap setiap orang dapat membeli minimal 15 kilogram beras dalam satu bulan.
’’Semangatnya adalah menjaga kemandirian pangan. Kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu mencoba produknya. Kalau ada yang merasa rasanya belum sesuai, silakan memberikan masukan. Jangan langsung menolak. Kita evaluasi dan perbaiki bersama,’’ katanya.
Menurutnya, kualitas dan harga menjadi kunci agar masyarakat semakin percaya terhadap produk pangan lokal. Produk daerah harus mampu bersaing dengan produk dari luar, baik dari sisi kualitas maupun harga.
Khoirul Huda: Perumda Pangan Produksi Beras Premium
Sementara itu, Direktur Perumda Pangan Mandiri Bojonegoro, Khoirul Huda, menjelaskan bahwa kehadiran BUMD Pangan Mandiri merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat daerah dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani, serta menggerakkan perekonomian daerah.
Selain itu, Perumda Pangan Mandiri juga diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
’’Saat ini Perumda Pangan Mandiri masih tergolong baru. Kami sedang menyiapkan produk beras lokal juga dengan merek Rojo Nogo yang seluruh bahan bakunya berasal dari hasil pertanian petani Bojonegoro. Produk ini direncanakan beredar secara luas pada tahun 2027 setelah seluruh proses perizinan selesai,’’ jelasnya.
Khoirul Huda menambahkan, keterlibatan ASN dan masyarakat melalui Gerakan ASN Peduli Pangan sangat penting dalam proses pengembangan produk. Kritik, masukan, dan saran dari konsumen akan menjadi bahan evaluasi sebelum produk dipasarkan secara lebih luas.
’’Kami ingin memastikan beras yang diproduksi Perumda Pangan Mandiri benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk yang kami hasilkan,’’ katanya.
Ia menegaskan Perumda Pangan Mandiri akan fokus pada produksi beras premium sehingga tidak menjadi pesaing bagi pelaku usaha kecil maupun UMKM yang telah lebih dahulu bergerak di sektor pangan. Harga jual juga akan mengikuti ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Melalui gerakan tersebut, pemerintah daerah berharap tercipta rantai pangan yang semakin kuat, mulai dari petani sebagai produsen, Perumda sebagai pengelola, ASN dan masyarakat sebagai konsumen sekaligus promotor, hingga pasar yang mampu menyerap produk lokal.
’’Harapan kami, melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, ASN, petani, dan masyarakat, ketahanan pangan Bojonegoro semakin kuat. Pada akhirnya, tujuan kami adalah memakmurkan petani, menjaga ketersediaan pangan, dan mewujudkan Bojonegoro yang lebih sejahtera,’’ pungkasnya. ***
Wartawan: Kuzaini/hmp