BOJONEGORO, Waskat.id – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali digelar pada Rabu, 21 Oktober 2026. Rapat kali ini membahas tiga agenda utama, yakni penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2027, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, serta penandatanganan nota persetujuan bersama terkait Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam sambutannya mengenai Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak, menegaskan bahwa pembangunan fisik yang maju tidak akan berarti tanpa adanya jaminan pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan bagi seluruh warga, khususnya kelompok rentan. Disahkannya Raperda ini merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk menciptakan ruang yang aman dan bebas dari kekerasan, serta memastikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di daerah tersebut.
’’Kami menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk segera menyusun petunjuk teknis, melakukan sosialisasi masif, dan memastikan program ini teranggarkan dengan baik di APBD,’’ tandasnya.
Terkait Raperda APBD Tahun 2027, Bupati menyampaikan nota penjelasan yang merinci asumsi makro ekonomi daerah. Beberapa target yang dicanangkan antara lain pengendalian inflasi di angka 2,46 prosen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4 prosen, angka kemiskinan di 9,8 prosen, serta rasio gini pada 0,2 prosen.
Lebih lanjut, postur rancangan APBD Tahun 2027 yang diusulkan mencakup proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp4.490.688.127.449 dan Belanja Daerah sebesar Rp5.085.570.107.147. Terdapat defisit anggaran sebesar Rp594.881.979.698 yang keseluruhannya akan ditutup melalui pembiayaan netto, di mana penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp794.881.979.698 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp200.000.000.000.
Setelah penyampaian nota penjelasan Bupati, agenda rapat dilanjutkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian Bupati. Hal ini diharapkan menjadi langkah sinergis antara eksekutif dan legislatif untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dengan kebutuhan prioritas masyarakat pada tahun mendatang, demi mewujudkan daerah yang bahagia, makmur, dan membanggakan. ***
Wartawan: Kang Zen/hmp
