Bupati Setyo Wahono Beri Penghargaan Tiga Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional Asal Bojonegoro

BOJONEGORO, Waskat.id – Tiga siswa Bojonegoro menerima penghargaan atas prestasinya menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada tingkat nasional dan Provinsi Jawa Timur. Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Setyo Wahono dalam apel rutin, Rabu (2/9/2026), di halaman Gedung Putih Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Tiga penerima penghargaan tersebut yakni Reihan Nifan Arkana yang bertugas sebagai Paskibraka Nasional Tahun 2026. Selanjutnya, Wiraditya Damar Satria dan Sandya Dewi Janitra yang menjadi bagian dari Paskibraka Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Ketiga siswa tersebut berasal SMAN Taruna 2 Pamong Praja Jawa Timur.

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas capaian ketiga siswa tersebut. Menurutnya, prestasi yang diraih menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi daerah dan bangsa.

’’Selamat untuk para siswa yang berprestasi, kami bangga dengan capaian ini,’’ katanya.

Seperti diketahui, pada HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, sebanyak 76 Paskibraka terpilih untuk mengibarkan Sang Merah Putih di Istana Negara. Reihan Nifan Arkana menjadi salah satu siswa yang terpilih Paskibraka. Ia menjadi bagian dari 76 dari total 119.441 orang pendaftar.

Sementara Wiraditya Damar Satria dan Sandya Dewi Janitra merupakan Paskibraka Provinsi Jawa Timur 2026. Wiraditya Damar Satria, selain berada di Paskibraka juga memiliki banyak prestasi, diantaranya atlet bola voly dan pernah mengikuti Kejurnas U-18 yang digelar di Jakarta pada Mei 2026 lalu. Sedang Sandya Dewi Janitra menjadi Komandan Pasukan di Paskibraka Jawa Timur 2026.

Dalam apel yang diikuti para ASN, Bupati Wahono juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sinergisitas, koordinasi, dan kebersamaan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu terus diperkuat agar program pembangunan berjalan dengan baik.

Untuk itu, ia meminta setiap masukan masyarakat direspons dengan tindakan dan solusi, bukan dengan sikap defensif. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari capaian target atau besarnya anggaran yang terserap. Ukuran utama adalah manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia mencontohkan, pembangunan jalan tidak hanya dinilai dari berapa panjang jalan yang berhasil dicor, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Begitu pula dengan program pemberdayaan, bukan sekadar berapa banyak pelatihan yang dilaksanakan, melainkan seberapa banyak pelaku UMKM yang berhasil naik level.

’’Apakah anggaran yang sudah dikeluarkan bisa memberikan manfaat atau menambah manfaat, itu yang lebih penting,’’ jelasnya. ***

Wartawan: Kuzaini/hmp