Pemkab Bojonegoro Gelar Musrenbang, Siapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2027

BOJONEGORO, Waskat.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai melaksanakan rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026, untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027. Kegiatan Musrenbang digelar di Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro, Jum’at (27/3/2026).

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam sambutannya menjelaskan, fokus utama Musrenbang yaitu pembangunan bidang pertanian, kesehatan, serta tata kelola manajemen air dan utamanya kaitan dengan lingkungan.

Dia meminta kepada semua pihak agar dapat memberikan usulan yang konstruktif, inovatif dan solutif sehingga bisa ditetapkan skala prioritas pembangunan secara tepat dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan prioritas usulan yang berdampak langsung pada masyarakat.

’’Musrenbang menjadi salah satu tahapan penting untuk pembangunan daerah yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan keterbatasan anggaran yang ada. Tentu dengan pertimbangan efisiensi, dan upaya menaikkan pendapatan sesuai kondisi ekonomi saat ini,’’ tegasnya.

Bupati Setyo Wahono menyampaikan terima kasih pada jajaran Forkopimda yang terus bersinergi sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik. Komitmen dan kerjasama ini harapannya tetap terbangun dengan semangat gotong-royong guna mengoptimalkan beberapa rangkaian RKPD 2027.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth, menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 merupakan perencanaan untuk RKPD 2027. Pada dasarnya merupakan rangkaian tahapan perencanaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan.

’’Total usulan Musrenbang dan Pokir 2027 sebanyak 3.068 usulan. Usulan terbanyak dari pokir DPRD sebanyak 1.734, dari Desa/Kelurahan sebanyak 1.293. Sedangkan dari lembaga instansi vertikal ada 41 usulan. Sementara usulan ke Provinsi terdapat 302 usulan,’’ jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Plt Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, menegaskan terkait ketaatan timeline. Sebab, taat jadwal menjadi kekuatan dalam pengawalan. ’’Semua usulan yang layak sudah masuk di verifikasi TAPD sebelum RKPD ditetapkan,’’ ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar, mengatakan, rangkaian kegiatan ini berfungsi sebagai konsultasi publik untuk penyelarasan usulan dari masyarakat di setiap tahapan.

’’Yang di dalamnya terjadi proses negosiasi, rekonsiliasi, harmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Sekaligus untuk mencapai konsensus bersama mengenai prioritas pembangunan yang dilaksanakan di 2027,’’ ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, dalam kesempatan ini memaparkan transformasi isu strategis RPJMD 2025 – 2029. Di antaranya :

1. Pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran.

2. SDM unggul, berbudaya dan membangun kebanggaan daerah.

3. Transformasi ekonomi berkelanjutan dan bernilai tambah.

4. Kelestarian lingkungan serta ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim.

5. Transformasi tata kelola pemerintah yang berkualitas.

Adapun tema pembangunan Bojonegoro tahun 2027 yakni ”Perkuatan Ekonomi Bernilai Tambah dan Berkelanjutan, SDM Berkarakter, dan Tata Kelola Inklusif untuk Bojonegoro Bahagia, Makmur dan Membanggakan”. ***

Wartawan: Kuzaini/hmp